• Address : Jl. Khatib Sulaiman No.61 Lolong Belanti Padang Utara 25136 - Sumatera Barat
  • Call Us : 0751-7051398 / 70554

Efektifitas Peran KPPU dalam Pembangunan Ekonomi Nasional


Efektifitas Peran KPPU dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

By : Admin Date : Kamis, 12 November 2020

Efektifitas Peran KPPU

dalam

Pembangunan Ekonomi Nasional


oleh


Mega Fitria, Mahasiswa AKBP Padang, prodimanajemen


Kita tahubahwa Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk, luas wilayah,sumber daya alam hingga seni, dan adat istiadatnya yang beragam. Ekonomi Indonesia masuk ke salah satuTheEast Asia Miraclepada tahun 1990an, sebab Indonesia mampu menciptakan stabilitaspolitik, sosial dan pertahanan-keamanan yang menjadi dasar ekonomi gunapembangunan dan pertumbuhan ekonomi maju.

Masyarakatyang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomiannasional berdasarkan asas demokrasi ekonomi.

Dengan mendanai UMKM Indonesia, ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunanekonomi tersebut. Hal ini ditandai bahwa Indonesiasudahsiapmemasuki era industri 4.0. Dapat dilihat melalui peluncuran peta jalanMakingIndonesia 4.0oleh Presiden Joko Widodo pada 4 April 2018.

Terbukti,ditahun 1998 Indonesia pernah mengalami krisis moneter, namun usaha berskalakecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar.Karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besaratau pinjaman dari luar (mata uang asing). Sehingga, saat fluktuasi nilaitukar, perusahaan berskala besar yang umumnya selalu berurusan dengan mata uangasing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis.

``AndilUMKM bagi perekonomian Indonesia sudah tidak diragukan lagi. UMKM mempunyaitingkat penyerapan tenaga kerja sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasionaldan mempunyai kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 57%.Sumber; profil bisnis usaha mikro, kecil dan menengah oleh Bank Indonesia.Dari sini kita mengetahui bahwa dengan kita meningkatkan peran usaha mikro,kecil, dan menengah maka akan dapat menciptakan lapangan kerja, pemerataanpendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Kondisifaktual UMKM, melekat pada aktifitasusaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya.Ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha dengan skala usahanya.Kriteria UMKM berdasarkan nilai asset dan omsetnya diatur dalam UU NO. 20TAHUN 2008 bab IV pasal 6 tentang kriteria. Dalamperspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu: 1)UMKMsektor informal/Livelihood Activities,contohnya pedagang kaki lima. 2) UMKM Mikro/MicroEnterprise adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namunkurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya. 3) Usaha KecilDinamis/ Small Dynamic Enterprise adalahkelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerimapekerjaan sub kontrak) dan ekspor. 4) Fast Moving Enterprise adalah UMKM yangmempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usahabesar.

Tetapi, Jika kita lihat kepada karakter umkmdalam aspek komoditas masih tergambar seperti; kualitas bahan belum standart,jenis produk masih terbatas, Kontinuitas produk tidak terjamin dan kurangsempurna. Hal itu disebabkan kurangnyapengetahuan seputar dunia marketing, quality control (QC), sumber daya manusia(SDM), sistem manajerial dan minimnya pengetahuan akan kebijakan pemerintahyang terkait. Ini menjadikelemahan bagi pelaku UMKM.

Disinilah peran Pemerintah untuk dapat terus menggenjotperekonomian UMKM, sebab hadirnya Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, khususnya pasal 25. Yangberisikan Pemerintah memfasilitasi, mendukung dan menstimulir usahaUMKM dalam proses alih keterampilan baik di bidang produksi, pengolahan,pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan pengembangan tehnologi. Ini merupakan janji Indonesia untukkepentingan bangsa.

Tidak hanyasampai pada titik pengembangan dan pengawasan UMKM saja, bahkan sampaikepada perlindungan UMKM tersebut. Melalui kewenangan suatu Badan Otoritasyakni dalam penegakanhukum persaingan usaha dan berhak memberikanputusan kepada pelakuusaha yang dinilai dapat merugikan pelakuusahalain, masyarakat, dan kepentingan umum .

Telah dituangkan dalam UU no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini lahir dari adanya upaya-upayamasyarakat yang merasa resah atas ketimpangan-ketimpangan yang terjadi diIndonesia. Seperti ketidak sama rata hak antara sesama pelaku usaha. Krisis moneter yang terjadiditahun 1998 menjadi puncak momentumnya UU no 5 tahun 1999 lahir. Dimana menjadijaminan atas perlindungan bagi masyarakat Indonesia akan adanya kesempatan yangsama antar pelaku usaha baik pengusaha mikro, kecil, menengah, maupun besar.Atau dapat dikatakan sebagai payung hukum bagi UMKM dari naasnya efek monopolidan persaingan yang tidak sehat nantinya. Badan itu adalah KomisiPengawasan Persaingan Usaha disingkat KPPU. Lembaga independen yang bertanggung jawab langsung terhadappresiden, yang mampu mendorong internalisasi nilai-nilai persainganusaha yang sehat sesuai UU no 5 tahun 1999. KPPU memiliki tugas meliputi: a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapatmengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehatsebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;

b. melakukan penilaian terhadapkegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkanterjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimanadiatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

c. melakukan penilaian terhadap adaatau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkanterjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimanadiatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;

d. mengambil tindakan sesuai denganwewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;

e. memberikan saran dan pertimbanganterhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan ataupersaingan usaha tidak sehat;

f. menyusun pedoman dan atau publikasiyang berkaitan dengan Undangundang ini;

g. memberikan laporan secara berkalaatas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan DPR.

KPPUdalam menjalankan amanat dari UUno 5 tahun 1999 memiliki tujuan untuk: a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkanefisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkankesejahteraan rakyat; b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melaluipengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastiankesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah,dan pelaku usaha kecil; c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usahatidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan d. terciptanya efektivitasdan efisiensi dalam kegiatan usaha ekonomi.

Faktayang mengejutkan dari KPPU adalah pengecualian terhadapusaha kecil, koperasi, bagi pelaksanaan perundang-undangan, kegiatan yangmenguasai kepentingan hajat orang banyak, terbebas dari aturan perundangundangan no 5 tahun 1999. Ini merupakan bentuk pelaksanaan undang-undang baikyang ada di pembukaan UUD 1945. Bagi pengusaha kecil boleh melakukan kerjasama, tetapi pada pelaku usaha skala besar itu dianggap tidak adil. Mengapa?Karena jika dilakukan oleh pelaku usaha skala kecil tidak terlalu berpengaruhsecara signifikan terhadap ekonomi nasional. Namun itu sangat membantu keadaanekonomi dari usaha kecil itu sendiri.

Hal itumenggambarkan azas demokrasi ekonomi Indonesia yang mencakup keseimbangan kemerdekaan dalamberusaha dan untuk perlindungan kepentingan umum. Denganbegitu,kesempatan akan lahirnya para pelaku UMKM yang tumbuh dan berkembang menjadipelaku usaha besar tercipta. Diantaranya ada Pengusaha bernama lengkap Bambang Mustari Sadino atau akrabdipanggil Bob Sadino, berawal dari usaha rental mobil, lalu beralih stir kebisnis sayuran dan buah-buahan holtikultura lalu mendirikan supermarket yangdiberi nama Kem Chicks. Juga mendirikan perusahaan pemasok aneka daging dansayuran bernama Kem Food.Ada juga sosok pengusaha muda yang berasaldari pelaku usaha kecil hingga menjadi besar, yaitu Nicholas Kurniawan berhasilmenjadi eksportir ikan hias yang sukses. Ide bisnisnya ia mulai dari bisniskecil-kecilan seperti bisnis kuliner, dan jual beli mainan.

Menurutsudut pandang penulis ada beberapa sasaran peran dari KPPU, diantaranya adalah; Peran KPPU Terhadap Umkm. PeranKPPU terhadap pelaku usaha, terkhusus kepada UMKM. KPPU melarang pelaku usahabesar untuk melakukan penguasaan atas produksi dan dilarang menguasaipenerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinyapraktek monopoli. Sebab ini sangat berimbas terhadap kelangsungan hidup UMKM.Dampak positif akibat peran KPPU itu sendiri adalah menjadikan UMKM terlindungidari efek monopoli dan persaingan tidak sehat. Peran KPPU dalam melindungi umkm,berbanding lurus dengan Pemerintah yang mengamanatkan Undang UndangNomor 20 tahun 2008 tentang UMKM , khususnya pasal 25.Keselarasan ini akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.

Peran KPPU Terhadap Pelaku Usaha Besar. Peran KPPU terhadap pelaku usahabesar adalah bahwa adanya kemampuan KPPU dalam mengawasi perjanjian dankegiatan maupun posisi dominan. Apa saja perjanjian dan kegiatan maupun posisidominan pelaku usaha besar yang melakukan Tindakan persaingan usaha? Diantaranya adalah perjanjian yang dilarang meliputi; oligopoly,penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, oliogopsoni, kartel, trust,integrasi vertical, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri. Dari sisi kegiatanyang dilarang meliputi; Monopoli, Penguasaa pasar, persekongkolan. dan yangterakhir dari segi posisi dominan meliputi, jabatan rangkap, kepemilikansaham, penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Kemampuan KPPU dalammelakukan pengawasan dari perjanjian, kegiatan dan posisi dominan pada pelaku usahabesar dipergunakan untukmencapai sasaran strategis utama (ultimate goal) KPPU. Maka akan tercapainya iklim persaingan usahayang sehat dan kondusif. Disini saya memiliki fakta yang mengejutkan tentang programKPPU yaitu jika ada pelaku usaha yang khawatirakan kebijakannya melanggar atau inginmelakukan konsultasi-konsultasi bisa datang ke KPPU sendiri dimana KPPU memlikiprogram competition complaint. Programyang jarang dipakai oleh otorisasi persaingan lain.

PeranKPPU terhadap Masyarakat/konsumen. KPPUjuga berperan memberikan perlindungan terhadap konsumen/ masyarakat. Terbitnya PERKOM 3/2020 KPPU berdampakpositif bagi masyarakat atau konsumen. Dimana Relaksasi penegakan hukum ataspengadaan barang dan/atau jasa diberikan untuk pengadaan yang ditujukan dalamrangka pemenuhan kebutuhan medis dan/atau penyediaan fasilitas penunjangpenanganan COVID-19 (seperti pengadaan obat, vaksin, pembangunan rumah sakitdarurat, penunjukan hotel/gedung untuk isolasi mandiri, atau pengadaankebutuhan medis/fasilitas penunjang penanganan COVID-19 lainnya); dan dalamrangka penyaluran bantuan sosial dan jaringan sosial Pemerintah kepadamasyarakat.

PeranKPPU terhadap pemerintah. Dimana kebijakan Pemerintahsangatlah berpengaruh terhadap masyarakat yang sebagai pelaku usaha maupunsebagai konsumen. KPPU ikut serta memberikansaran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan denganpraktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Hal ini berguna untuk mengambilkebijakan-kebijakan yang dianggap penting dalam ekonomi nasional. Contohnya,saat Komisi PengawasanPersaingan Usaha (KPPU) merumuskan saran kebijakan kepada pemerintah dalammengendalikan 11 komoditi pangan. KPPU melakukan diskusi bersama akademisi,ahli, regulator, dan praktisi di sektor pertanian terlebih dahulu. LanjutnyaKPPU merekomendasikan pemerintah bisa membuat kebijakan dengan cara reformasipasar, melalui berbagai instrumen, yaitu regulatory reform, perubahan strukturpasar, dan pengawasan prilaku pasar.

Berkesimpulan, jika kita berbahasa tentang peran, makakita akan langsung berfikir tentang dampak dari peran tersebut. Dampak peranKPPU tersebut sangat berpengaruh terhadap ekonomi nasional. Tetapi, untukmerealisasikan itu KPPU tidak dapat berperan sendiri dalam mewujudkan cita-citaIndonesia. Dimana cita-cita itu telah tertuang pada pembukaan UUD 1945 alineake-4 yang berbunyi; "Kemudian daripada ituuntuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenapbangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, danikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi dan keadilan sosial. Pesan dari tulisan ini Pemerintah harus mendukungkuat untuk mengsukseskan implementasi kebijakan dan hukum persaingan tersebut.

All Rights Reserved © Copyright 2015 STIE-KBP